Beranda / /

  • Kajari Bireuen Munawal Hadi: Prestasi dan Integritas di Tengah Tantangan
    Soki | 2 bulan lalu
    Kajari Bireuen Munawal Hadi: Prestasi dan Integritas di Tengah Tantangan

    DIALEKSIS.COM | Soki - Munawal Hadi, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen, terus menunjukkan kinerja yang layak diapresiasi. Di bawah kepemimpinannya, Kejari Bireuen tidak hanya berhasil mencapai berbagai target, tetapi juga mendapatkan pengakuan atas dedikasinya dalam menegakkan hukum dan mengelola sumber daya secara optimal.

  • Seriuskah Ingin Memberantas Judi?
    Kolom | 4 bulan lalu
    Seriuskah Ingin Memberantas Judi?

    DIALEKSIS.COM | Kolom - Permainan ini sudah cukup lama dan bertabur di bumi Pertiwi, publik kini mempertanyakan seriuskah pemerintah memberantas judi online? Gaungnya saat ini menggema, upaya aparat penegak hukum dalam memberantas judi mulai terlihat, namun mampukah penegak hukum kita memberantasnya?

  • Ketua MK: Banyak Penegak Hukum Belum Paham Putusan MK
    Nasional | 7 bulan lalu
    Ketua MK: Banyak Penegak Hukum Belum Paham Putusan MK

    DIALEKSIS.COM | Yogyakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo membuka secara resmi kegiatan Bedah buku “Kompilasi dan Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi: KUHAP, KUHP dan Tindak Pidana di Luar KUHP”.

  • Tragedi Keuangan PDAM Tirta Sejuk: Kisah Dibalik Dana Hibah 1 Miliar dan Panggilan Kepada Penegak Hukum
    Aceh | 9 bulan lalu
    Tragedi Keuangan PDAM Tirta Sejuk: Kisah Dibalik Dana Hibah 1 Miliar dan Panggilan Kepada Penegak Hukum

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Muhammad Khaidir, SH, Direktur Pusat Analisis Kajian dan Advokasi Rakyat (Pakar) Aceh, mengajukan permintaan kepada Penegak Hukum dan APIP (Apparatus Pemeriksa Internal Pemerintah) untuk menyelidiki penggunaan dana hibah sebesar Rp 1 miliar yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues kepada PDAM Tirta Sejuk pada tahun 2019, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor 900/278/2019.

  • LSI: Kepercayaan Publik Terhadap Penegakan Hukum Membaik
    Berita | 1 tahun lalu
    LSI: Kepercayaan Publik Terhadap Penegakan Hukum Membaik

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kepercayaan publik terhadap penegakan hukum disebut mengalami penurunan pada Oktober 2023. Berdasarkan riset Lembaga Survei Indonesia (LSI), 36,1 persen responden beranggapan penegakan hukum saat ini buruk dan sangat buruk, sedangkan sangat baik dan baik hanya 28,1 persen.

    "Sementara itu, sebanyak 29,1 persen responden lainnya menilai penegakan hukum sedang. Adapun yang tidak menjawab atau tidak hanya 6,7 persen," kata Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, dalam paparan survei bertajuk "Sikap Publik terhadap Putusan MK dan Dampaknya terhadap Dukung Politik dalam Pemilu 2024", Minggu (22/10/2023).

  • Panglima TNI Diminta Proses Hukum Pelaku Disampaikan Pada Publik
    Aceh | 1 tahun lalu
    Panglima TNI Diminta Proses Hukum Pelaku Disampaikan Pada Publik

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Aceh, Zulfikar Muhammad, meminta Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, dapat turun tangan memberikan atensi khusus terhadap kematian Imam Masykur (25) warga Desa Mon Keulayu, Kecamatan Gandapura, Provinsi Aceh diduga karena disiksa oleh Oknum TNI yang bertugas di Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

  • KPK Pastikan Proses Hukum Kasus Korupsi Meski di Tahun Politik
    Polkum | 1 tahun lalu
    KPK Pastikan Proses Hukum Kasus Korupsi Meski di Tahun Politik

    DIALEKSIS.COM | Nasional - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tetap memproses hukum kasus dugaan korupsi meskipun di tahun politik.

    Sikap tersebut berbeda dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menunda seluruh proses penegakan hukum terkait capres-cawapres, caleg dan kepala daerah terkait Pemilu 2024.


  • Hari Bhakti Adhyaksa ke-63, Penegak Hukum Diharapkan Semakin Profesional dan Serius Bekerja
    Polkum | 1 tahun lalu
    Hari Bhakti Adhyaksa ke-63, Penegak Hukum Diharapkan Semakin Profesional dan Serius Bekerja

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Hari Bhakti Adhyaksa ke-63 diperingati setiap tanggal 22 Juli. Tahun 2023 ini, Tema Hari Bhakti Adhyaksa 2023 atau HBA ke-63 adalah "Penegakan Hukum yang Tegas dan Humanis Mengawal Pembangunan Nasional." 


    Praktisi hukum Kasibun Daulay, SH berharap momentum HUT Adhyaksa ke-63 ini agar lembaga penegak hukum Indonesia semakin profesional dan bekerja dengan serius baik dapat pujian maupun dalam kesunyian, dalam menegakkan hukum yang bermartabat.

  • Skak Mati Mafia Tanah di Aceh
    Tajuk | 1 tahun lalu
    Skak Mati Mafia Tanah di Aceh

    DIALEKSIS.COM | Tajuk - Soal mafia tanah memang tidak mengejutkan lagi. Dimana-mana praktek mafia tanah menjadi warta berbagai media. 



  • Kadisdik Aceh Ingatkan Kepsek Gunakan Dana BOS 2023 Sesuai Aturan
    Aceh | 1 tahun lalu
    Kadisdik Aceh Ingatkan Kepsek Gunakan Dana BOS 2023 Sesuai Aturan

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Drs. Alhudri, MM mengingatkan kepala SMA, SMK dan SLB seluruh Aceh agar menggunakan dana Bantuan Alokasi Sekolah (BOS) sesuai peruntukan dan aturan yang berlaku jika tidak mau berurusan dengan hukum. 

  • Kasibun Daulay Kupas Fakta Kondisi Penegakan Hukum di Aceh
    Aceh | 1 tahun lalu
    Kasibun Daulay Kupas Fakta Kondisi Penegakan Hukum di Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Advokat Aceh, Kasibun Daulay mengatakan, tindak pidana korupsi di Aceh belakangan ini lebih banyak dilatarbelakangi oleh pengkajian secara subjektif oleh aparat penegak hukum.

    "Penegakan hukum tindak pidana korupsi pada saat ini menurut saya banyak dilatarbelakangi oleh motif yang sebenarnya bukan karena hukum itu sendiri bukan karena kepentingan penegakan hukum tapi justru karena ada subjektivitas dari Kalau boleh kita buka lebih terbuka itu ada subjektivitas dari aparat penegak hukum sehingga memunculkan satu penilaian seperti itu," kata Kasibun Daulay dikutip Pewarta Dialeksis.com, di Youtube Jalan Ary Official, Kamis (2/2/2023). 

  • Reformasi Polri Belum Selesai!
    Dialetika | 1 tahun lalu
    Reformasi Polri Belum Selesai!

    DIALEKSIS.COM | Dialektika - Bergulirnya era reformasi di Indonesia memuculkan tuntutan masyarakat agar Polri memisahkan diri dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Harapannya agar Polri menjadi lembaga profesional dan mandiri, jauh dari intervensi dalam rangka penegakan hukum.

« 1 2 »